Sultan HB X: Pendidikan Harus Kembali Ke Pancasila

Yogyakarta ( Berita ) : Pendidikan harus kembali berorientasi pada peradaban dan kebudayaan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila karena saat ini masyarakat kurang menaruh perhatian dan bahkan mulai melupakan Pancasila terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Masalah pendidikan itu dikemukakan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X pada sarasehan ‘Sistem pendidikan nasional untuk membangun peradaban Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila’ di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (30/04).

Menurut dia, peradaban dan kebudayaan tidak bisa lepas dari proses pendidikan untuk memanusiakan manusia dan mengindonesiakan anak-anak Indonesia.

Karena itu, peradaban seharusnya didesain oleh nilai-nilai kehidupan yang ‘bernas’ (padat berisi) untuk membangkitkan kembali keterpurukan bangsa ini.”Di situlah pendidikan harus dapat tampil untuk menjadi pioner dalam pembangunan bangsa,” katanya.

Sultan mengatakan, Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan tumbuhnya nilai-nilai baru, harus terus-menerus disegarkan dan dihidupkan agar Pancasila tetap menjadi ‘ideologi kehidupan’ dalam menjawab tantangan masa depan.

Dengan landasan Pancasila, menurut dia, pendidikan bangsa memperoleh landasan spiritual, moral dan etika yang bersumber pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dengan sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, segala bentuk eksploitasi dalam dunia pendidikan harus ditentang, sedangkan dengan sila ketiga, nilai persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik dominasi dan diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya dengan sila keempat pada Pancasila, semangatnya adalah menentang segala bentuk tindakan totaliter di dunia pendidikan seperti yang terjadi di IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Terkait dengan tujuan atau cita-cita mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, dengan sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Sultan, kredo Unesco ‘education for all’ (pendidikan untuk semua) tidak cukup, tetapi juga diperlukan ‘all for education’ (semuanya untuk pendidikan).

Sarasehan ini diselenggarakandalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2007 yang puncak acaranya akan berlangsung di Yogyakarta.

Kegiatan yang berlangsung dua hari, 30 April-1 Mei itu juga dihadiri staf ahli Mendiknas bidang pengembangan kurikulum dan pendidikan Dr Baedhowi.

 

Biaya Pendidikan Mahal

Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Djuwarto menilai semakin mahalnya biaya pendidikan yang dirasakan masyarakat saat ini karena anggaran belum sesuai amanat undang-undang.

“Undang-undang sebenarnya mengamanatkan 20 persen dari APBN/APBD. tetapi di DIY sendiri baru sekitar delapan sampai sepuluh persen,” katanya di Yogyakarta, Senin, menanggapi akan semakin mahalnya biaya pendidikan memasuki tahun ajaran baru 2007/2008.

Ia mengatakan, jika anggaran pendidikan yang dialokasikan sudah 20 persen, maka sekolah akan dapat memenuhi biaya operasionalnya termasuk menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi.

“Ini berarti siswa tersebut dapat mengenyam pendidikanyang tidak akan menghabiskan biaya besar,” katanya.

Pendidikan, kata dia, merupakan sektor vital yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa, karena itu pemerintah memang perlu mengalokasikan anggaran yang memadai.

“Selama ini terkesan pendidikan itu mahal karena mungkin terkait dengan alokasi angaran itu. Untuk memenuhi fasilitas sekolah seperti alat peraga, laboratorium dan komputer, sekolah masih minta bantuan orang tua siswa,” katanya.

Sekolah tidak memiliki dana cukup untuk memenuhi peralatan tersebut, karena ituperanserta orang tua sangat diharapkansehingga biaya pendidikan di sekolah tersebut menjadi mahal.

Apalagi jika siswa tersebut masuk di sekolah-sekolah favorit yang memang membutuhkan biaya mahal.

“Sekolah favorit itu meski mahal tetapi diminati orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Konsekuensinya, biaya pendidikan yang dikeluarkan lebih mahal,” katanya.

Sebenarnya hal itu sudah disadari oleh orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. “Biasanya soal biaya tidak ada masalah,” katanya.

Namun persoalannya baru menjadi masalah jika ada siswa berprestasi yang tidak mampu secara ekonomi. Ini yang perlu dipikirkan pemerintah dengan menyediakan beasiswa agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang lebih baik.

“Saya berharap pemerintah pusat dan daerah ke depan dapat memenuhi anggaran pendidikan 20 persen,” kata Djuwarto. (ant)