Reformasi Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Padang ( Berita ) : Bergulirnya era reformasi di Indonesia sejak Mei 1988 ternyata hingga kini belum berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat justru sebaliknya kapitalisme semakin merajalela dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat.

Era reformasi terkesan baru berhasil sebatas mengembangkan demokrasi melahirkan elit-elit politik baru, baik di tingkat nasional maupun daerah dan di sisi ekonomi kapitalisme justru merajalela dalam kehidupan masyarakat, kata Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Puskapera) Universitas Bung Hatta, Dr Syafrizal Chan, di Padang, Senin (30/04).

Menurut dia, dalam kenyataan saat ini sektor keuangan di Indonesia, bank-bank besar swasta nasional yang disehatkan dengan uang rakyat ratusan triliunan rupiah kepemilikannya justru berpindah kepada investor asing.

Begitu pula di perkebunan-pekebunan besar kelapa sawit, jutaan hektar atau lebih dari separoh luasnya di Indonesia justru dimiliki investor asing.

Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan-perusahaan manufaktur besar dengan pasar potensial adalah rakyat Indonesia sendiri, justru kepemilikannya berada di tangan investor multinasional.

Melihat kondisi seperti itu, maka rasanya masyarakat akan sulit diberdayakan sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia akan tetap tinggi, ujarnya.

Hipotesis ini, tambahnya, dengan argumentasi sebagian besar aset-aset penting nasional telah menjadi milik para kapitalis dan negara tidak mempunyai kekuatan mengatur serta mengendalikannya karena akan berhadapan dengan negara-negara adidaya.

Karena itu, ke depan tidak ada jalan lain masyarakat harus diberdayakan dan koperasi harus dijadikan sebagai alat utama pembangunan, katanya.

Kehidupan koperasi dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, perumahan, pertanian, kesehatan, asuransi dan kerajinan di Indonesia harus pula didorong serta difasilitasi.

Menurut dia, masyarakat harus digiring membangun kehidupan berdasarkan azaz kekeluargaan, dalam hal ini kehidupan usaha kecil harus ditingkatkan melalui wadah koperasi mulai dari kota hingga desa.

Hal ini karena pada usaha kecil inilah, sebagian besar masyarakat miskin menggantungkan kehidupannya dari hari ke hari, ujar Syafrizal.

Apabila harapan ini diwujudkan, maka dana pengentasan kemiskinan mencapai triliunan rupiah,seyogyanya disalurkan melalui badan koperasi pedesaan yang dibentuk bagi usaha kecil dan masyarakat miskin.

Jadi, bukan lagi melalui perbankan karena jelas masyarakat miskin tidak layak dari sisi perbankan teknis (tidak bankkable, red), termasuk di BRI sekalipun, tambahnya.

Dengan demikian, dana bantuan pemberdayaan rakyat miskin akan cepat sampai dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya jadi jargon politik penguasa, akan tetapi menjadi kenyataan yang mensejahterakan, karena dikelola secara kekeluargaan, digunakan dan diawasi secara bersama. (ant)