Pengesahan RAPBD Medan Alot, F-PG Dan F-PKS Oke, F-PD Menolak

MEDAN ( Berita ) : Rapat dengar pendapat 7 Fraksi di DPRD Medan, untuk pengesahan RAPBD Kota Medan TA 2007 sebesar Rp1,721 triliun menjadi APBD yang diusulkan Pemko Medan, berlangsung alot.

Pantauan Berita, di gedung dewan Medan Jl. Raden Saleh, Senin (30/04) siang, pendapat akhir dari 7 fraksi masih berlansung. Sampai berita ini naik cetak pukul 13:00, 3 fraksi masingmasing Golkar, FKS dan Partai Demokrat (PD) sudah menyampaikan pendapat akhirnya.

Diantara ketiga fraksi, Golkar dan FKS menyetujui sedangkan PD menolak RAPBD Rp1,721 triliun yang diusulkan Pemko Medan. Sementara 4 fraksi lainnya masih menyampaikan pendapat akhirnya.

Berbagai sumber kepada Berita menuturkan, diprediksi 4 faksi lainnya dalam pendapat akhirnya akan menyetujui RAPBD Rp1,721 triliun menjadi APBD yang diusulkan Pemko Medan tersebut.

Sementara pada pendapat akhir fraksi PKS yang dibacakan Ketua Fraksi PKS Ikrimah Hamidy, menyoroti persoalan UN (ujian nasional) yang dianggap sebagai “panggung sandiwara” yang dilakukan secara sitematik oleh seluruh elemen di Indonesia.

Untuk itu fraksi PKS meminta agar penilaian akhir terhadap kinerja para siswa tidak dilakukan dengan UN. “Ujian Nasional dalah skenario pusat yang dilakoni secara baik oleh seluruh daerah,” kata Ikrimah.

Berkaitan dengan RAPBD, Fraksi PKS menilai telah terjadi kenaikan signifikan anggaran pada bidangbidang prioritas seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Namun kenaikan ini harus disadari belum bisa menyelesaikan persoalan,” tutur Ikrimah.

Untuk itu, guna mengefisiensikan keseluruhan anggaran di dalam APBD Kota Medan, FPKS berharap kepada para pelaksana di jajaran dinas terkait untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran. Terutama yang perlu diawasi adalah anggaran untuk pembelian seragam di Dinas Pendidikan sebesar Rp2 M, Dinas Kesehatan pada Program Medan Sehat 2007 sebesar Rp15 M.

Disamping itu, agar peningkatan pendapatan asli daerah terutama pada sektor perparkiran dan pajak reklame pada TA 2006 yang menurun, diharapkan tidak lagi terjadi karena berdasarkan pengamatan FPKS potensi pendapatan pada sektor ini masih sangat terbuka.

Dengar Pendapat pensahan RAPBD Kota Medan di kantor dewan itu dihadiri Walikota Medan Drs Abdillah AK.MBA, Wakil Walikota Medan Drs Ramli Lubis MM dan unsur Muspida. (rob)