Kekerasan Di Sekolah “Puncak Gunung Es” Problem Pendidikan

Pontianak ( Berita ) :  Jaringan Pendidikan untuk Keadilan Indonesia (JPKI) menilai kekerasan yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Bandung, yang berujung pada kematian seorang prajanya, Cliff Muntu, merupakan “puncak gunung es” dari problematika pendidikan Indonesia.

Iva Hasanah dari JPKI dalam keterangannya di Pontianak, Sabtu [14/04], mengatakan, selain tingginya angka buta huruf, putus sekolah, minimnya pembiayaan, dan rendahnya kualitas pendidikan sehingga kesulitan mencapai target MDG’s (Millenium Development Goal’s) dan EFA (Education for All), kekerasan dalam pendidikan menjadi problem terselubung yang bila tidak diselesaikan akan menjadi masalah serius untuk pendidikan Indonesia.

“Kekerasan dalam pendidikan bagaikan masalah yang tak tersentuh,” kata Iva Hasanah.

Pantuan JPKI selama 2006, persepsi anak didik terhadap guru dapat menggambarkan fenomena tersebut. Menurut anak didik, mereka sering mendapat perlakukan “kasar” seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijewer, push up dan membersihkan WC.

Bahkan, lanjutnya, ada juga anak didik yang mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan, kata makian, seperti “bodoh”, “goblog”, “kurus” dan “hitam”.

Selain itu, sistem dan pola pendidikan terkadang membuat anak didik, langsung maupun tidak langsung menggunakan cara “kekerasan” dalam menyelesaikan problem kehidupannya.

Ia mencontohkan Eko Haryanto, murid kelas VI SD di Kabupaten Tegal yang mencoba bunuh diri karena malu gara-gara menunggak sembilan bulan uang sekolah pada 2 Mei 2005.

Kemudian Bunyamin, siswa kelas II SMK Negeri di Kabupaten Tegal, pada 7 April 2005 ditemukan tewas gantung diri karena tidak mampu membayar SPP.  Haryanto, siswa kelas VI SD Negeri di Sanding, Kabupaten Garut, juga mencoba bunuh diri karena malu dengan temannya karena belum membayar uang ekstra kurikuler.

Terkait dengan kasus-kasus tersebut, JPKI meminta agar Pemerintah menghentikan pola-pola kekerasan dalam mendidik dan menggantinya dengan metode pendidikan yang mecerdaskan anak didik tanpa kekerasan.

Menurut Iva, hal itu dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kemampuan para pendidikannya. Seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan, diharapkan pula untuk menghentikan cara-cara “kekerasan” dengan berbagai bentuk.

“Kepada semua pihak dan masyarakat, harus menolak cara-cara kekerasan dalam pendidikan khususnya, dan dalam kehidupan pada umumnya,” ujarnya.

Kekerasan dalam pendidikan dikhawatirkan menjadi sebab terhadap mundurnya pencapaian target, tidak hanya dalam pendidikan, namun juga indeks pembangunan manusia Indonesia yang tertinggal di Asia Tenggara. ( ant )